RAPAT KOORDINASI RABIES REGIONAL TERPADU SE-SUMATERA



RUMUSAN



 



RAPAT KOORDINASI
RABIES REGIONAL TERPADU SE-SUMATERA



Hotel Santika,
Pangkalpinang, 26-28 Oktober 2011



 



Setelah mendengarkan arahan dari Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, sambutan pembukaan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
paparan narasumber (Komnas Zoonosis, Direktur P2B2-Kementerian Kesehatan,
Direktur Kesehatan Hewan, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pusat
Karantina Hewan dan Keamanan Hayati, BPPV Regional III, Dinas Peternakan
Provinsi Bali, FKH-UGM, WSPA dan Sekretariat Rabies Sumatera), Rapat Koordinasi
Rabies Regional Terpadu Se-Sumatera ini mencatat:



 



1.     
Bahwa rabies merupakan penyakit prioritas baik di
Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan yang masih menjadi masalah di
Indonesia dengan semakin bertambahnya jumlah daerah yang tertular dan juga adanya
peningkatan kasus pada manusia dan hewan di beberapa daerah.



 



2.     
Bahwa beberapa wilayah di Indonesia yaitu 9
(sembilan) Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI
Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Papua dan
Papua Barat merupakan daerah bebas rabies, namun demikian masih ada ancaman
terhadap masuknya rabies ke wilayah-wilayah tersebut.



 



3.     
Bahwa kebijakan nasional pengendalian dan
pemberantasan rabies adalah mempertahankan wilayah bebas rabies dan membebaskan
daerah tertular secara bertahap dengan strategi fokus pada vaksinasi massal
yang berkelanjutan di dukung eliminasi tertarget, KIE, pengawasan lalu lintas
dan kontrol populasi.



 



4.     
Bahwa khusus untuk wilayah endemis rabies di
Sumatera, data beberapa tahun terakhir ini menunjukan kasus rabies pada hewan
cenderung berfluktuasi dan belum menunjukan tren penurunan kasus, bahkan
dibeberapa daerah masih cenderung tinggi. Namun demikian jumlah kasus tersebut
belum menunjukan situasi rabies sebenarnya di daerah-daerah tersebut akibat
kurang optimalnya kegiatan surveilans.



 



5.     
Bahwa cakupan vaksinasi di wilayah tertular
rabies di Sumatera belum mencukupi dikarenakan kurangnya jumlah vaksin yang
tersedia, kurangnya dana operasional dan sumber daya manusia. Selain masalah
cakupan, data terkait tingkat kekebalan kelompok HPR khususnya anjing belum
diketahui secara pasti.



 



6.     
Bahwa data kasus rabies hasil pemeriksaan BPPV
dan Laboratorium Kesehatan Hewan di daerah belum terintegrasi.



 



7.     
Bahwa di Sumatera terdapat pulau-pulau yang bebas
rabies secara historis, namun demikian surveilans terstruktur dalam rangka
pernyataan bebas secara formal belum dilakukan.



 



8.     
Bahwa selain kerugian bagi kesehatan masyarakat
dan hewan, rabies juga dapat mengakibatkan adanya kerugian ekonomi, sosial dan
budaya, namun demikian kerugian-kerugian tersebut khususnya kerugian ekonomi
belum banyak dikaji.



 



9.     
Bahwa dalam rangka melindungi wilayah bebas
rabies dari tingginya ancaman masuknya rabies, maka vaksinasi dapat dilakukan
di daerah bebas tersebut, dan hal ini telah direkomendasikan oleh komisi ahli
kesehatan hewan.



 



10.  Bahwa program
pengendalian dan pemberantasan rabies di Provinsi Bali yang telah menerapkan
pendekatan one health dinilai cukup
berhasil dalam menekan kasus rabies pada hewan dan manusia.



 



11.  Bahwa telah
disusun program aksi road map pembebasan Sumatera dari rabies 2011-2015.



 



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Rapat Koordinasi Rabies Regional
Terpadu Se-Sumatera merekomendasikan:



 



1.     
Seluruh Provinsi Se-Sumatera tetap berkomitmen
untuk mencapai status bebas rabies 2015, sehingga perlu adanya pembaharuan Surat
Keputusan Bersama Gubernur Se-Sumatera agar komitmen pengendalian dan
pemberantasan rabies tetap kuat menuju Sumatera Bebas Rabies 2015. Tugas ini
diberikan kepada Sekretariat Rabies dengan difasilitasi oleh Pemerintah
(Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kemenkokesra).  SKB Gubernur ini perlu menambahkan Peraturan
Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis sebagai
konsiderannya.



 



2.     
Menjadikan Road
Map
pembebasan Sumatera dari rabies 2011-2015 sebagai acuan dalam program
pengendalian dan pemberantasan rabies di Sumatera. Road map ini perlu dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah setiap tahun agar kemudian bisa dijalankan sesuai
perencanaan. Road map tidak hanya mencakup aspek kegiatan dan pembiayaan juga
perlu diperhatikan aspek sumber daya manusianya.



 



3.     
Perlu adanya identifikasi sumber pendanaan lain yang
tidak mengikat selain APBN dan APBD dalam pelaksanaan pengendalian dan
pemberantasan rabies dengan difasilitasi oleh Pemerintah.



 



4.     
Perlu adanya penyediaan Vaksin anti rabies untuk
hewan dan manusia sesuai dengan populasi HPR pada Local Area Spesific (LAS).



 



5.     
Perlu adanya peningkatan surveilans yang
terstruktur untuk memberikan gambaran kasus rabies pada hewan, serta kajian
terhadap cakupan vaksinasi dan kekebalan kelompok (Pre dan post vaksinasi).  Surveilans ini harus direncanakan dan
dilaksanakan secara terpadu antara Dinas Teknis dan BPPV Regional. Data hasil
surveilans harus dikirimkan ke Sekertariat Bersama Rabies se-Sumatera (Provinsi
Bangka Belitung) dan dianalisa oleh BPPV regional.



 



6.     
Perlu adanya surveilans terstruktur dan kajian
teknis di pulau-pulau yang bebas rabies secara historis (tidak pernah ada
kasus) untuk kemudian dijadikan dasar dalam penetapan status bebas secara
formal.  Setiap provinsi dan BPPV
Regional diharapkan mengidentifikasi daerah/wilayah/pulau yang berpotensi untuk
segera dibebaskan.



 



7.     
Perlu adanya kajian kerugian ekonomi akibat
penyakit hewan, khususnya rabies sebagai dasar dalam meyakinkan pengambil
kebijakan khususnya terkait pendanaan untuk bisa mengalokasikan dana bagi
pengendalian dan pemberantasannya. Kajian dilakukan oleh Komisi Ahli Kesehatan
Hewan dengan difasilitasi oleh Pemerintah. Kajian akan disampaikan pada Rakor
Rabies Regional Terpadu  se-Sumatera
tahun 2012.



 



8.     
Perlu mempertimbangkan untuk menjadikan program
pengendalian dan pemberantasan rabies di Provinsi Bali sebagai model dalam
pengendalian dan pemberantasan rabies di Sumatera.



 



9.     
Perlu adanya regulasi ditingkat lokal dalam
pengendalian dan pemberantasan rabies, baik itu dalam bentuk peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah dengan strategi pengendaliannya
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011. Regulasi ini harus segera
disusun tahun 2012.



 



10.  Dalam rangka mencapai
status bebas rabies di Sumatera tahun 2015 maka hal yang harus dilakukan
adalah:



 



a.     
Untuk wilayah bebas rabies



        
Membebaskan secara formal wilayah yang secara
historis bebas rabies dengan surveilans terstruktur;



        
Peningkatan sistem peringkatan dini (early detection, reporting dan response)



        
Pengawasan lalu lintas yang ketat;



        
KIE



        
Kontrol populasi



        
Dukungan peraturan daerah



 



b.     
Untuk wilayah endemis



        
Meningkatkan cakupan vaksinasi (>70%) dan
kekebalan kelompok dengan dukungan data populasi yang akurat dan vaksinasi
massal yang teratur (Setiap bulan September)



        
Surveilans berkelanjutan untuk melihat hasil
vaksinasi



        
Respon cepat yang terintegrasi antara kesehatan
dan kesehatan hewan dalam penanganan kasus gigitan



        
Pengawasan lalu lintas yang ketat



        
Kontrol populasi dan eliminasi selektif



        
Dukungan logistik dan sumberdaya yang mencukupi



        
Dukungan peraturan daerah



`



11.  Membentuk Komisi
Provinsi/Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis selambat-lambatnya tanggal 20
November 2011 sebagai tindak lanjut pembentukan Komisi Nasional Zoonosis.
Komisi ini harus melibatkan semua instansi teknis dan non teknis yang
diperlukan dalam pengendalian zoonosis. Diharapkan Komisi zoonosis ini dapat
mendukung percepatan pencapaian status bebas rabies.



 



12.  Seluruh jajaran
pelayanan kesehatan melaksanakan tata laksana kasus gigitan HPR sesuai SOP.



 



13.  Badan Karantina
Pertanian mengupayakan penyelesaian rancangan peraturan Menteri Pertanian yang
mengatur lalu lintas HPR pada akhir 2011 dan sekaligus mencabut SK Menteri Nomor
1096 tahun 1999.



 



14.  Menetapkan format
pelaporan dari sekretariat rabies yang mencakup semua pencapaian terhadap
rekomendasi/rumusan rapat koordinasi rabies regional se-sumatera.



 



15.  Dalam memenuhi
kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga dokter hewan dan
paramedis veteriner harus menjadi perioritas di wilayah masing-masing.



 



16.  Diperlukan
peningkatan kemampuan dan pengetahuan tenaga medis veteriner dalam melaksanakan
pengendalian populasi HPR melalui kegiatan sterilasasi (ovariohisterectomy dan kastrasi).



 



17.  Perlu adanya
tindak lanjut hasil pertemuan ini oleh masing-masing Provinsi se-Sumatera
dengan koordinasi intensif yang difasilitasi oleh Sekretariat Rabies.



 



18.  Menunjuk Provinsi
Lampung sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Rabies Regional Terpadu Se-Sumatera
tahun 2012 dan tahun 2013 di Sumatera Utara.



 



 



Pangkalpinang, 28
Oktober 2011



 



 



TIM PERUMUS