/ Pengumuman / Detil

Disnak Sumbar   20 Agustus 2009

RUMUSAN MUSRENBANGNAK PROPINSI 2007 PADA TANGGAL 4 - 5 APRIL 2007


RUMUSAN MUSRENBANGNAK PROPINSI 2007 PADA TANGGAL 4 - 5 APRIL 2007

  1. Dalam pembangunan peternakan berbasis kawasan tugas propinsi adalah sesuai kewenangan hanya memfasilitasi program/kegiatan di kabupaten kota
  2. Kabupaten / kota dalam pengembangan kawasannya terutama dalam penyediaan infrastruktur dapat mengakses program melalui Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air melalui 3 Direktorat yaitu : Pengelolaan Lahan , Perluasan Areal dan Pengelolaan Air

 

  1. Untuk Pembangunan Padang Pengembalaan dan kebun HMT mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Pedum Pengelolaan Lahan dan Air
  2. Untuk menyusun perencanaan /proposal kegiatan pengembangan kawasan harus mengacu potensi di kawasan yang dituangkan pada data base PLA kabupaten/kota
  3. Pagu anggaran yang diusulkan tidak terbatas tapi sesuai perencanaan pengembangan kawasan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota
  4. Dalam pelaksanaan penyusunan SID dilaksanakan secara swakelola
  5. Dalam perluasan areal padang penggembalaan terdapat alokasi dana untuk pembelian ternak sapi sebanyak 1 (satu) ekor untuk setiap 2 (dua) hektar lahan dan pengadaan ternak ini hanya merupakan stimulan. Sehingga untuk membangun kawasan peternakan untuk menjadi sentra produksi ternak perlu disinergikan kegiatan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dan Direktorat Jenderal Peternakan
  6. Pemanfaatan padang penggembalaan sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk ternak sapi saja. Hal ini perlu disesuaikan dengan potensi ternak yang ada di daerah sebagai contoh daerah yang mempunyai potensi ternak kerbau hendaknya dapat  melaksanakan perluasan areal padang penggembalaan untuk ternak kerbau. Hal ini akan dipertimbangkan untuk waktu yang akan datang. Sedangkan Kegiatan perluasan areal tahun 2007 dengan stimulan ternak sapi bertujuan mendukung program nasional swasembada daging tahun 2010 dimana salah satu ketentuannya adalah optimalisasi sumber
    pakan lokal
  7. Penambahan populasi ternak dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas di danai oleh APBN (Konsentrasi, DAK dan Perbantuan, dll) serta APBD II dan Swasta lain
  8. Untuk pelaksanaan IB penyediaan peralat kita sepakat secara bertahap Sepakat untuk memberi SIMI dan ID Card Kepada Petugas IB untuk melaksanakan pelayanan IB. Bagi petugas IB yag tidak memiliki SIMI tidak dibolehkan melakukan pelayanan IB degan memberlakukan sangsi sebagai berikut:
      • Tidak diberi semen beku
      • Tidak ditempatkan pada Pos IB
      • Tidak diberikan sarana/prasarana IB
  9. Rencana Program Restrukturisasi Perunggasan sudah di implementasikan di daerah pada tahun 2009 (SE Mentan RI No. 283/2006) dan telah ditetapkan oleh Perda masing-masing Bupati/Walikota Kab/kota sudah dimulai merestrukturisasikan aspek Rencana aksi
  10. Target, kelahiran sapi tahun 2008; 42.000 ekor yang dirinci berdasarkan potensi masing-masing daerah yang rinciannya akan diusulkan oleh masing-masing Kab/Kota termasuk target 2009 dan 2010. dan juga Akseptor; dan kebutuhan FS
  11. Pelaksanaan Embrio transfer Kabupaten Kota sepakat bahwa dalam pelaksanaan embrio transfer dilaksanakan secara bersama dengan rincian:
      • Embrio diusahakan dari BET;
      • Hormon; obat hewan disediakan oleh Kabupaten/Kota
      • Operasional
        Pra pelaksanaan (Identifikasi awal; pemeriksaan kebuntingan,
        pelaksanaan sinkronisasi dan pemberian vitamin di danai oleh
        Kabupaten/Kota)
      • Operasional Tim Propinsi; BET, saat pelaksanaan TE di danai APBD I
  12.  Setiap Lokasi Kantong Ternak diharapkan membuat Demplot HMT sebagai Lumbung Pakan Ternak yang diusulkan Dana APBN Dirjen Peternakan, dan pembinaan oleh APBD II;
  13. Setiap Kab/Kota yang menerima Dana peningkatan produktivitas (bantuan ternak) diharapkan mengirimkan laporan
    perkembangan ternak; dan laporan lainnya sesuai dengan form yang telah ditentukan
  14. Kabupaten/Kota sepakat akan membantu kelancaran mutu pakan terutama pakan unggas di poultry shop di masing Kab/Kota
  15. Dalam rangka menumbuh kembangkan sentra perbibitan ternak rakyat, Kab/Kota sepakat untuk menetapkan sentra (kelompok peternak) sebagai penangkar per komoditi ternak
  16. RPU di Kabupaten Padang Pariaman sudah menjadi RPU yang sudah menerapkan sistem jaminan mutu yang meliputi
    penerapan SSOP , GHP/GMP sehingga dapat menghasilkan daging ayam yang ASUH di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan keluarnya sertifikasi Halal dan NKV.Kegiatan :
      • Sosialisasi terhadap petugas Kab. Padang Pariaman
      • Pelatihan Penerapan sistem jaminan mutu terhadap petugas RPU secara Totalitas
  17. Mengupayakan 4 buah RPH ( Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan Kota Solok ) dalam proses penanganan Pasca Panen, pada tahun 2010 sudah menerapkan sistem jaminan mutu menuju Daging ASUH.Kegiatan :
      • Membangun Komitmen semua Stake holder yang menangani RPH untuk menerapkan sistem jaminan mutu pada RPH tersebut.
      • Pelatihan sistem jaminan mutu terhadap petugas.
  18. Tersedianya 3 buah Los Daging higienis RPH di Sumbar (Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang) pada tahun 2010 dengan sumber dana sharing P2HP dan APBD Kota
  19. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana RPH untuk mewujudkan Penerapan sistem jaminan mutu pada RPH tersebut dengan
    sumber dana Pusat dan Kab./Kota
  20. Pada tahun 2010 terdapat 10 Kelompok Penerima PMUK di Sumbar yang ditransformasikan menjadi LKMA ( Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ) untuk itu perlu adanya pembinaan dan seleksi dari Kab/Kota masing-masing
  21. Tersedianya Pasar Ternak yang Representatif sebanyak 4 buah di Sumbar pada tahun 2010 yaitu: a. Palangki: Kos ternak, timbangan ternak biaya /2008 Rp.200.000.000,-* Muaro Paneh:* Batusangkar* Sungai Sariak
  22. Membebas Kota Padang Panjang,Bukittinggi,Kota Solok,dan Kota Pariaman dari penyakit Rabies tahun 2010, Propinsi menanggung vaksin dan racun 100%
  23. Mendukung dan mempertahankan Sumatra Barat sebagai Propinsi bebas Brucellosis dengan melakukan surveyland secara periodik ,melakukan pemtongan terhadap yang positif serollogi dan memberlakukan persyaratan bebas brucellosis untuk sapi yang berasal dari luar Sumatera Barat
  24. Membebaskan kepulauan Mentawai dari penyakit Anthrax dan mempertahankan Sumatera Barat sebagai wilayah bebas Anhrax.
  25. Melakukan vaksinasi 80% dari populasi kerbau disetiap kab/kota se Sumatra Barat
  26. Menerapkan peraturan Gub No 5 tahun 2007 secara penuh tahun 2010 untuk seluruh kota di Sumatera Barat
  27. Melakukan surveyland untuk setiap kelurahan dan kenagarian pada kabupaten/kota di Sumatera Barat
  28. Menekan kejadian flu burung pada unggas serendah mungkin
  29. Mendukung pos keswan sebagai unit terdepan pelayanan keswan dengan mendukung bangunan ,peralatan, SDM, biaya operasional dan transportasi
  30. Mengembangkan unit pos keswan keliling untuk seluruh kab/kota
  31. Aplikasi NKV untuk seluruh unit pengolah pangan asal hewan dengan target 10% per tahun.
  32. Membina dan membantu teknologi pengolahan pangan
  33. Melakukan survey dan monitoring terhadap hasil pangan asal hewan.
  34. Mengembangkan tempat penjualan daging ASUH
  35. Menjadikan Lab Kesmavet Padang sebagai satu-satunya lab penguji mutu produk peternakan di Sumatera Barat.


Dari hasil rumusan diatas disepakati sebagai berikut:

  1. Disepakati Rencana Strategik Pembangunan Peternakan Sumatera Barat tahun 2007 - 2010 dan akan ditandatangani secara bersama oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumbar bersama Kepala Dinas /Kantor yang menangani fungsi peternakan Kab/Kota.
  2. Memperbaiki dan melengkapi data seperti format yang telah diberikan dan akan dijadikan pedoman membuat
    usulan kegiatan th 2008 s/d 2010.
  3. Mengirimkan Renja Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat tahun 2008 pada hari selasa tanggal 10 April 2007 untuk bahan MUSREMBANGTAN minggu ke III April 2008.