/ Pengumuman / Detil

Disnak Sumbar   20 Agustus 2009

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA BARAT, NOMOR : 02 / INST / GSB / 2007


INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 02 / INST / GSB / 2007 TENTANG KEHARUSAN MEMILIKI RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS SAMPAI DENGAN TAHUN 2010 DAN PENATAAN PERUNGGASAN DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang :

  1. bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit Avian Influenza telah dilakukan secara intensif terhadap sumber penularannya guna memutus mata rantai penyebaran penyakit Flu Burung antar unggas maupun dari unggas ke manusia, oleh sebab itu harus dilakukan penataan tempat penampungan unggas dan pemotongan unggas;
  2. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a perlu ditempuh langkah-langkah pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pola pemeliharaan unggas di pemukiman dan penanganan pasca panen yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner khususnya penataan tempat penampungan unggas dan tempat pemotongan unggas serta Rumah Pemotongan Unggas;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huru a dan b, perlu ditetapkan Instruksi Gubernur tentang Keharusan Memiliki Rumah Pemotongan Unggas sampai dengan Tahun 2010 dan Penataan Perunggasan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang Jo Peraturan
    Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979; Undang-Undang
  2. Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3101);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiap siagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman.
  12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 306/Kpts/TN.330/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penangan Daging Unggas Serta Hasil Ikutannya;
  14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Buras yang Baik;
  15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 424/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging yang Baik;
  16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Petelur;
  17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Bupati/Walikota se Sumatera Barat

Untuk :

KESATU :
Membangun Tempat Penampungan Unggas, Tempat Permotongan Unggas serta Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan RPU SK sesuai persyaratan ke arah yang lebih baik dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi di Kabupaten/Kota sampai akhir tahun 2010, sehingga diperoleh produk unggas yang aman, sehat, utuh dan halal.

KEDUA : Membangun kios/los daging unggas (khusus) sehingga penjualan daging unggas dapat ditertibkan di Kabupaten/Kota.

KETIGA : Menerapkan prosedur pendistribusian daging unggas antar daerah dalam bentuk rantai dingin (Chilled) atau beku (frozen).

KEEMPAT : Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Instruksi ini.

KELIMA : Pengaturan secara teknis, pengawasan dan pelaksanaan Instruksi ini diserahkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan

Di Padang pada tanggal Juli 2007

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT

 

                 ttd

 

     GAMAWAN FAUZI

 

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

  1. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta
  2. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat di Padang
  3. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota se Sumatera Barat
  4. DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.