Pemerintah Dorong Pemerintah Daerah Bangun RPH Unggas

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah membangun rumah potong hewan (RPH) unggas. Adanya RPH unggas tersebut diharapkan dapat memberdayakan peternak unggas agar lebih berdaya saing.

Karena itu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita mendukung inisiasi Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin mengembangkan pusat agribisnis peternakan itik di Kabupaten Pati. Sebab, hal itu sejalan kebijakan pemerintah yang terus mendorong tumbuhnya usaha pemotongan, penyimpanan dan pengolahan unggas.

Adanya RPH hasil usaha peternak tidak lagi dijual sebagai ayam atau itik segar melainkan dalam bentuk daging beku ataupun inovasi produk lainnya. Apalagi mengingat pasar komoditi unggas di Indonesia didominasi produk segar, sehingga mudah rusak. Padahal kecepatan distribusi dan keseimbangan supply-demand menjadi faktor penting penentu harga. "Jadi intervensi perlu dilakukan dari hulu hingga hilir," kata Ketut Diarmita saat berkunjung ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Padahal di sisi lain menurut Ketut Diarmita, perusahaan yang memiliki RPHU yang memiliki fasilitas cold storage, hanya mampu menampung stok sebesar 15-20% dari total produksi. Sementara itu, peternak mandiri maupun integrator sama-sama menjual ayam hidup.

Akibatnya, keduanya terjebak pada commodity trap (jebakan komoditi dimana harga tergantung pada supply demand). Karena itu jika harga jatuh, maka peternak dengan modal kecil yang umumnya tidak memiliki cadangan dana, akan mudah mengalami kebangkrutan.

Untuk itu, kata Ketut Diarmita, pemerintah telah mewajibkan bagi pelaku usaha dengan kapasitas produksi produksi paling sedikit 300.000/minggu harus mempunyai RPHU yang memiliki fasilitas rantai dingin. Dengan demikian, angka penjualan ayam beku dapat ditingkatkan guna mengurangi terjadinya commodity trap yang terjadi selama ini.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah terus mendorong pelaku usaha perunggasan untuk dapat berdaya saing dan meningkatkan ekspornya. Hal ini selain untuk meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) Indonesia, sekaligus menyelesaikan kendala yang dihadapi masyarakat perunggasan yaitu terkait harga yang sangat berfluktuasi.  suber berita :http://tabloidsinartani.com

Editor : Yulianto